Suku di West Papua

Selain itu terdapat pendataan yang dilakukan juga oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, Indonesia (Kemdikbud_go_id). Bahwa terdapat ± 427 dialek Bahasa Daerah di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.[1] Apabila dikatakan dialek bahasa, maka asumsinya adalah bahwa dalam satu suku terdapat lebih dari satu dialek bahasa. Oleh sebab itu, maka jumlah dialek bahasa daerah lebih banyak yaitu 427 bahasa daerah di Papua dan Papua Barat, dari data yang dilaporkan oleh pihak SIL (Summer Institute of Linguistics), dengan jumlah bahasa daerah ada ± 250 sampai 271 bahasa daerah.

Data selengkapnya yang dilaporkan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.2 Bahasa Daerah yang Dipergunakan di Wilayah Papua (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua)

Sumber Data: Pendataan (peninjauan) ulang 14 Juli 2020. (Kissparry).

Dari sekian banyak suku berdasarkan bahasa suku ini, secara akademik telah diketahui berdasarkan identitas bahasa daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan lokasi penutur masing-masing bahasa daerah seperti yang dilaporkan oleh pihak SIL melalui peta bahasa daerah di atas. Namun pengakuan secara legal kenegaraan melalui peraturan daerah, terutama Pemerintah Kabupaten di masing-masing wilayah belum dilakukan atau dibuat. Walaupun pihak pemerintah provinsi Papua di dalam Peraturan Daerah Khusus atau PERDASUS no.23, tahun 2008; tentang pengakuan masyarakat Adat di atas tanah Papua, telah ditetapkan dibawa Undang-Undang Otonomi Khusus No.21 tahun 2001.

Peraturan Daerah atau PERDA Pemerintah Kabupaten yang belum dibuat antara lain berisi tentang eksistensi masing-masing suku yang hidup di atas tanah Papua dengan indikator, antara lain; eksistensi suku memiliki bahasa daerahnya sendiri, lokasi tanah adatnya, dan identitas atau jati-diri suku yang bersangkutan melalui nama klen atau fam asli, baik secara patrilineal (garis keturunan laki-laki) maupun secara matrilineal (garis keturunan perempuan). Apabila adanya pengakuan secara legal dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten seperti ini, maka eksistensi dari setiap suku tersebut dapat memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan eksistensinya secara holistik di dalam Negara Republik Indonesia. Jika tidak, maka eksistensi dari setiap suku tersebut tidak akan memiliki dasar hukum secara legal di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga waktu kapan saja setiap suku akan hilang dan punah, karena tidak memiliki jaminan hukum yang kuat untuk mempertahankan eksistensi. Baik wilayah tanah Adat, bahasa daerah dan juga identitas klen-klen sebagai organisasi sosial yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut.

Setiap suku di atas tanah Papua sebelum adanya kontak dengan orang luar Papua, masih dapat mempertahankan eksistensi sukunya masing-masing. Karena baik wilayah tanah Adat, bahasa daerah dan organisasi sosial klen dari setiap suku sangat dipertahankan dan dipelihara dengan nilai-nilai budaya, dan sosial kemasyarakatan, serta penerapan hukum adat secara ketat di setiap suku. Namun ketika adanya kontak dengan orang dari luar Papua, dan dari luar suku masing-masing dengan hadirnya program pembangunan yang terjadi di tengah-tengah perubahan zaman, maka eksistensi dari masing-masing suku semakin hilang. Baik yang ada di pesisir pantai, kepulauan, bahkan sampai di pedalaman dan pegunungan di atas tanah Papua. Tanah adat yang terkandung sumber daya alamnya di beberapa suku sudah tidak menjadi hak milik mereka lagi.

Ada bahasa daerah untuk beberapa suku dengan penutur yang semakin berkurang dan hilang, karena adanya dominasi bahasa yang penuturnya adalah menjadi penduduk mayoritas. Kondisi ini terjadi antara lain, karena belum ada kebijakan yang diimplementasikan dengan baik untuk melindungi dan mempertahankan bahasa-bahasa daerah tersebut. Demikian juga dengan adanya klen-klen di setiap suku yang jumlah penduduknya semakin sedikit dan ada pula yang sudah hilang atau punah.

Kondisi yang cukup tampak adalah dengan hilangnya sumber daya alam yang ada di dalam dan di atas lokasi tanah adat di masing-masing suku karena adanya eksploitasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan suku-suku tersebut, dan mengabaikan eksistensi mereka sebagai pemilik secara hukum adatnya masing-masing. Dengan tidak memiliki kekuatan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada umumnya setiap suku di atas tanah Papua, lebih banyak pasrah dan melepaskan hak milik tanah adat dan segala sumber daya alamnya untuk dieksploitasi oleh pihak luar.

Dari semua suku di atas tanah Papua ini, ada suku yang telah dilakukan pemetaan wilayah tanah adatnya dan ada yang belum dilakukan secara tertulis. meskipun secara lisan sudah dimiliki oleh setiap suku sejak dahulu kala, ketika nenek moyang tiap suku tinggal dan hidup di atas tanah Papua. Oleh karena belum secara tertulis dan dideskripsikan secara lengkap untuk setiap suku, maka eksistensi atau keberadaan setiap suku di atas tanah Papua ini belum sepenuhnya diakui secara resmi berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan secara internasional oleh masyarakat Dunia melalui Perserikatan Bangsa–bangsa (PBB).

Permasalahan ini telah menjadi keprihatinan bagi setiap suku yang ada di atas tanah Papua. Sehingga sebagai bagian dari eksistensi tersebut, maka lembaga SAPA (Sahabat Alam Papua) berinisiatif untuk melakukan langkah–langkah nyata untuk mewujudkan visi dan misi, antara lain; agar eksistensi dari ± 250 suku yang ada di atas tanah Papua dapat dilindungi eksistensinya secara holistik di atas tanah leluhur mereka.

[1]  https://kissparry.com/2018/02/03/ada-384-bahasa-daerah-di-wilayah-papua-indonesia/

Soruce: WordPress.com